Kumpulan kertas kebijakan, laporan riset, catatan hukum, serta artikel opini yang dipublikasikan di berbagai media nasional.
Pedoman ini bertujuan untuk mengomunikasikan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat. Menjadi acuan untuk membangun masyarakat yang damai, toleran, adil, serta menciptakan ruang publik yang bebas dari hoaks dan polarisasi ekstrem.
Mengidentifikasi potensi desa wisata di Indonesia melalui pendekatan sinergi kebijakan dan pengembangan berkelanjutan berbasis inovasi digital. Berfokus pada optimalisasi sumber daya lokal, pelibatan masyarakat, pelestarian budaya, serta perlindungan lingkungan.
Menguraikan program legislasi yang dijalankan Komite II DPD RI dengan fokus penyusunan dan pengawasan legislasi berdampak daerah. Memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat peran DPD dan pemerataan pembangunan nasional.
Menganalisis dan mengevaluasi efektivitas kerja sama kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan ADB (2015–2019) pada prioritas pembangunan, tantangan, serta rekomendasi peningkatan kerja sama sosial-ekonomi.
Menyajikan hasil investigasi independen terkait akar penyebab dan dampak sosial-ekonomi kasus Sape Lambu. Memberikan rekomendasi penanganan hukum serta rehabilitasi sosial demi pemulihan adil bagi masyarakat terdampak.
Seri Catatan Hukum Nomor 003 — Kajian hukum kontrak dan alokasi risiko dalam skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada proyek infrastruktur berskala masif.
Seri Catatan Hukum Nomor 002 — Menelaah mandat pengawasan keuangan negara, akuntabilitas kelembagaan, serta muara hukum dari hasil pemeriksaan BPK terhadap Danantara.
Seri Catatan Hukum Nomor 001 — Analisis regulasi dan tinjauan hukum atas penegasan status kepabeanan serta implikasi hukum barang non-keperluan pribadi berdasarkan ketentuan terbaru.
Mengurai relasi dan dampak hilirisasi minerba (nikel) bagi ekonomi Maluku Utara. Menyoroti paradoks pertumbuhan ekonomi tertinggi yang belum berdampak nyata pada kesejahteraan rakyat.
Menilai relevansi aksi "Save Our World" dalam merespons ancaman krisis lingkungan, serta menegaskan bahwa pembangunan sejati tidak boleh sekadar berdimensi fisik atau statistikal belaka.
Menelaah tantangan dan prospek pembiayaan berkelanjutan serta transisi energi hijau di Indonesia.
Menyoroti paradoks investasi pertambangan yang mencatatkan surplus penerimaan negara namun menyisakan kerusakan lingkungan hidup yang masif.
Mengulas sengkarut kebijakan energi yang menghambat ketahanan nasional serta pentingnya kepastian hukum guna menopang ketersediaan energi jangka panjang.
Mendorong revitalisasi sektor maritim bertumpu pada infrastruktur kelautan dan perlindungan nelayan kecil dari praktik ekonomi rente.
Kritik atas tata kelola dan niaga minyak nasional serta pentingnya memprioritaskan pemenuhan kebutuhan domestik ketimbang ketergantungan impor.
Menganalisis fenomena perluasan rentang pelaku korupsi dan komplikasi penegakan hukum dalam skandal-skandal besar di Indonesia.
Menyoroti ketergantungan ekonomi Indonesia pada sektor konsumsi di tengah ancaman derasnya arus barang impor ilegal.
Meninjau paradoks fiskal daerah, serapan anggaran yang rendah, serta dominasi belanja operasional birokrasi.
Menyikapi revisi UU Minerba dan bahaya skema korporatisasi tidak langsung yang mengancam independensi perguruan tinggi.
Menjelaskan tantangan pencapaian target produksi migas nasional akibat keterbatasan cadangan dan hambatan eksplorasi sumur baru.
Ulasan pasca Putusan MK terkait konsistensi sistem multipartai sederhana tanpa terjebak pada dikotomi ambang batas semata.
Kritisi terhadap aspek regulasi dan pembentukan hukum dalam percepatan Proyek Strategis Nasional.
Mengevaluasi efektivitas alokasi dana desentralisasi, tingginya beban belanja pegawai, dan produktivitas kelembagaan daerah.
Analisis ketimpangan wilayah, kesenjangan harga, tingginya angka ICOR, serta praktik korupsi di sektor pembangunan infrastruktur.
Menguraikan beban subsidi energi yang membengkak serta korelasi impor LPG terhadap tekanan cadangan devisa negara.
Strategi penguatan inklusi keuangan dan ekonomi digital agar berdampak langsung pada kesejahteraan akar rumput.
Menelaah pembentukan Kementerian Transmigrasi dalam konteks historis, bonus demografi, serta tantangan daya saing tenaga kerja.
Menyoroti pentingnya melihat kualitas di balik angka pertumbuhan investasi agar tidak terjebak dalam euforia statistik semata.
Mengkaji tantangan struktural ekonomi Indonesia dalam keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap).
Menelaah perdebatan ambang batas pencalonan presiden serta implikasinya terhadap konfigurasi politik nasional.
Mengulas potensi dan tantangan instrumen keuangan syariah dalam mendukung pendanaan proyek infrastruktur nasional.
Strategi mitigasi dalam menghadapi dinamika regionalisasi ekonomi global dan penguatan daya saing domestik.
Menelaah peran serta keterlibatan TNI dalam strategi nasional penanggulangan dan pengikisan sel terorisme.
Kritik terhadap penerapan ambang batas pencalonan presiden dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi serta representasi politik.
Catatan krusial atas pembahasan RUU Terorisme guna menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan perlindungan HAM.
Menyoroti peran strategis Badan Usaha Milik Negara dalam mengakselerasi realisasi agenda pembangunan nasional.
Menyoroti kinerja dan produktivitas Badan Usaha Milik Negara di sektor minyak dan gas dalam mendukung ketahanan energi nasional.
Analisis kualitatif atas narasi kebijakan fiskal serta dampaknya terhadap ekspektasi publik dan kredibilitas anggaran.
Menganalisis dinamika komunikasi publik dan efektivitas penegakan hukum dalam kasus-kasus korupsi berskala tinggi.
Menganalisis batasan dan efektivitas percepatan pembangunan infrastruktur di tengah tantangan fiskal serta prioritas ekonomi nasional.
Ulasan kewenangan DPD RI dan urgensi penataan struktur parlemen bi-kameral yang efektif sesuai amanat konstitusi.
Tinjauan hukum tata negara atas posisi TAP MPR dalam hierarki perundang-undangan dan perencanaan pembangunan jangka panjang.
Mengkaji ketimpangan antara kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang masif dan keterbatasan skema fiskal konvensional.
Menelaah pergeseran pola dan modus operandi korupsi di masa transisi politik serta urgensi penguatan sistem pengawasan.