Kumpulan kertas kebijakan, laporan riset, serta artikel opini yang dipublikasikan di berbagai media nasional.
Pedoman ini bertujuan untuk mengomunikasikan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat. Menjadi acuan untuk membangun masyarakat yang damai, toleran, adil, serta menciptakan ruang publik yang bebas dari hoaks dan polarisasi ekstrem.
Mengidentifikasi potensi desa wisata di Indonesia melalui pendekatan sinergi kebijakan dan pengembangan berkelanjutan berbasis inovasi digital. Berfokus pada optimalisasi sumber daya lokal, pelibatan masyarakat, pelestarian budaya, serta perlindungan lingkungan.
Menguraikan program legislasi yang dijalankan Komite II DPD RI dengan fokus penyusunan dan pengawasan legislasi berdampak daerah. Memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat peran DPD dan pemerataan pembangunan nasional.
Menganalisis dan mengevaluasi efektivitas kerja sama kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan ADB (2015–2019) pada prioritas pembangunan, tantangan, serta rekomendasi peningkatan kerja sama sosial-ekonomi di masa depan.
Menyajikan hasil investigasi independen terkait akar penyebab dan dampak sosial-ekonomi kasus Sape Lambu. Memberikan rekomendasi penanganan hukum serta rehabilitasi sosial demi pemulihan adil bagi masyarakat terdampak.
Mengurai relasi dan dampak hilirisasi minerba (nikel) bagi ekonomi Maluku Utara. Menyoroti paradoks pertumbuhan ekonomi tertinggi yang belum berdampak nyata pada kesejahteraan rakyat.
Menilai relevansi aksi "Save Our World" dalam merespons ancaman krisis lingkungan, serta menegaskan bahwa pembangunan sejati tidak boleh sekadar berdimensi fisik atau statistikal belaka.
Menyoroti paradoks investasi pertambangan yang mencatatkan surplus penerimaan negara namun menyisakan kerusakan lingkungan hidup yang masif.
Mengulas sengkarut kebijakan energi yang menghambat ketahanan nasional serta pentingnya kepastian hukum guna menopang ketersediaan energi jangka panjang.
Mendorong revitalisasi sektor maritim bertumpu pada infrastruktur kelautan dan perlindungan nelayan kecil dari praktik ekonomi rente.
Critique atas tata kelola dan niaga minyak nasional serta pentingnya memprioritaskan pemenuhan kebutuhan domestik ketimbang ketergantungan impor.
Menganalisis fenomena perluasan rentang pelaku korupsi dan komplikasi penegakan hukum dalam skandal-skandal besar di Indonesia.
Menyoroti ketergantungan ekonomi Indonesia pada sektor konsumsi di tengah ancaman derasnya arus barang impor ilegal.
Meninjau paradoks fiskal daerah, serapan anggaran yang rendah, serta dominasi belanja operasional birokrasi.
Menyikapi revisi UU Minerba dan bahaya skema korporatisasi tidak langsung yang mengancam independensi perguruan tinggi.
Menjelaskan tantangan pencapaian target produksi migas nasional akibat keterbatasan cadangan dan hambatan eksplorasi sumur baru.
Ulasan pasca Putusan MK terkait konsistensi sistem multipartai sederhana tanpa terjebak pada dikotomi ambang batas semata.
Mengevaluasi efektivitas alokasi dana desentralisasi, tingginya beban belanja pegawai, dan produktivitas kelembagaan daerah.
Analisis ketimpangan wilayah, kesenjangan harga, tingginya angka ICOR, serta praktik korupsi di sektor pembangunan infrastruktur.
Menguraikan beban subsidi energi yang membengkak serta korelasi impor LPG terhadap tekanan cadangan devisa negara.
Menelaah pembentukan Kementerian Transmigrasi dalam konteks historis, bonus demografi, serta tantangan daya saing tenaga kerja.
Peringatan atas klaim capaian investasi yang tidak berbanding lurus dengan kualitas serta aliran masuk modal asing (FDI) yang produktif.
Membahas dilema injeksi fiskal vs kebutuhan deregulasi/swastanisasi untuk menajamkan efisiensi dan produktivitas BUMN.
Mengulas potensi risiko hukum dan implikasi tata kelola keuangan negara dalam pendirian Badan Pengelola Investasi Danantara.
Analisis komprehensif mengenai fenomena *Middle-Income Trap* di Indonesia serta formulasi strategi untuk lolos darinya.
Eksplorasi instrumen pembiayaan syariah sebagai alternatif solusi pendanaan proyek infrastruktur nasional.
Kritik terhadap penetapan *presidential/parliamentary threshold* serta dampaknya pada kualitas keterwakilan politik demokratis.
Evaluasi peran strategis korporasi negara dalam merealisasikan janji-janji pembangunan prioritas pemerintah.
Menelaah retorika politik anggaran di balik isu defisit APBN dan konsekuensinya pada stabilitas ekonomi makro.
Mengulas gap antara kebutuhan besar pembiayaan infrastruktur dengan keterbatasan skema pendanaan negara.