Description

Pada 30 Desember 2022, Presiden Jokowi menandatangani Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja). Terbitnya Perpu ini menjadi kejutan di akhir tahun, sebab sebelumnya pada 25 November 2021 Mahkamah Konstitusi telah menyatakan UU Cipta Kerja adalah konstitusional bersyarat. Pemerintah dan DPR wajib memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun.

Namun rupanya Pemerintah mengambil jalan pintas. Menerbitkan Perpu Cipta Kerja, mengingkari amanat MK, mengabaikan hak berdemokrasi rakyat. Apakah kita rela republik ini kembali ke fase otoritarianisme? Apakah negara ini akan dikelola dengan dekrit dan terperangkap kedaruratan berkelanjutan? Apakah ancaman terhadap demokrasi ini akan kita diamkan?

Saya menyatakan menolak Perpu Cipta Kerja. Bagaimana dengan anda?