Description

Kinerja fiskal pemerintah sepanjang Pemerintahan Jokowi menyisakan kontroversi dan menyelip beragam pertanyaan. Sepanjang 2015 s/d 2022, jumlah utang kian meningkat sehingga rasionya terhadap PDB semakin mencemaskan. Di sisi lain, Presiden Jokowi menerbitkan Perpu No. 1/2020, melangkahi pembentukan legislasi yang semestinya. Perpu ini diterbitkan tanpa pembahasan bersama dengan DPR, yang sejatinya sebuah keharusan. Di tengah turbulensi pandemi, batas maksimal defisit APBN 3 persen dari PDB dilewati.

Tahun 2022, defisit APBN menurun dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Ini rupanya dijadikan narasi keberhasilan. Dengan penuh gempita dan euforia. Padahal faktanya utang kian menumpuk, apakah kinerja fiskal ini pantas dirayakan?